Glebeg-rembang.desa.id | Pemerintah Desa Glebeg, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) bertempat di Balai Desa Glebeg, Senin (17/11/2021). Agenda Musrenbangdes kali ini adalah penetapan Rencana Kerja Pemerinta Desa Tahun 2022 (RKP-Des 2022) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (DURKP 2022).

Hadir dalam Musrenbangdes, Plt Sekcam & jajaran, Koramil, Polsek, Kepala Desa Glebeg beserta jajaran perangkat desa, BPD, Pendamping Desa, Ketua RT/RW, lembaga desa, dan tokoh masyarakat. Bertindak selaku pemateri, Muslikin (Kepala Desa Glebeg), Eko Purwanto (Sekcam Sulang), Zairul Anam (BPD), Sutarji, S.E. (Kasi PMD Sulang) dan Nur Hidayah (Sekdes Glebeg). Turut hadir pula Koramil dan polsek sulang.

Kegiatan dimulai pukul 12.00 WIB dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Glebeg sekaligus membuka Musrenbangdes. Dalam sambutannya, Kepala Desa Glebeg Muslikin mengatakan Tim Penyusun RKP Desa Glebeg telah menyelesaikan rancangan RKP Desa yang menjadi pokok bahasan pada Musrenbangdes.

“Di rancangan RKP Desa Glebeg tahun 2022 ini, arah kebijakan pendapatan desa kita bersumber dari PADes, DD, ADD, Bantuan Keuangan, bagi hasil pajak, dan pendapatan lain-lain. Lebih detailnya nanti biar tim penyusun yang jelaskan,” kata Muslikin.

Sementara itu, Kasi PMD Sulang, Sutarji, S.E. menjelaskan acuan dasar penganggaran di desa merujuk pada Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi dari Tim Penyusun RKP Desa Glebeg dan masing-masing leading sector, diantaranya bidang kesehatan, pembangunan, pemberdayaan, dan pendidikan. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan adanya sesi diskusi bagi seluruh peserta Musrenbangdes.

Beberapa ketetapan Musrenbangdes difokuskan bidang kesehatan vaksinasi, pemberdayaan masyarakat, penunjang bidang pendidikan, dan terakhir pembangunan infrastruktur desa.

Pada Musrenbangdes kali ini juga ditetapkan DURKP tahun 2023 beserta pembentukan tim delegasi yang bertugas mengawal usulan tersebut hingga Musrenbang di kecamatan. (mun)